Berita Utama RDP, Ade Utami Usulkan Hibah Kapal, Mardani Bentuk Pokja

RDP, Ade Utami Usulkan Hibah Kapal, Mardani Bentuk Pokja

Foto Istimewa
Foto Istimewa

radarcom.id – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara masyarakat pulau Sebesi dan Walhi Lampung dengan Anggota DPRD Lampung, Selasa (10/9), Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, tampak pertama memasuki ruangan rapat dan menyalami perwakilan masyarakat Sebesi dan elemen pegiat lingkungan.

“Kami masuk ruangan dahulu kemudian menyalami satu persatu masyarakat Pulau Sebesi yang hadir dalam RDP. Kami dengarkan informasi dari mereka tentang situasi terkini,” kata Mardani.

Dalam RDP yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara, Mingrum Gumay tersebut, Anggota DPRD Dapil Lampung Utara – Way Kanan ini mengusulkan, perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) untuk menyikapi persoalan masyarakat Pulau Sebesi yang merasa terganggu dengan penambangan pasir di sekitar Sebesi, Sebuku, Krakatau dan Selat Sunda.

“Pak Ketua, mohon izin sampaikan usulan. Karena kita masih belum siap Alat Kelengkapan Dewan (AKD), maka kami mengusulkan dibentuk Pokja yang berisi perwakilan Anggota DPRD dari masing-masing Partai,” kata Mardani.

BACA  Panggung Penyair dan Juara Baca Puisi di Lamban Sastra

Ade Utami Ibnu, Anggota DPRD Lampung Dapil Bandar Lampung dari PKS pada Rapat Dengar Pendapat antara perwakilan masyarakat Pulau Sebesi, Lamsel dan elemen pegiat lingkungan seperti Walhi dengan Anggota DPRD Lampung, Selasa (10/9) menyampaikan usulan agar jika terdapat kapal motor yang tidak optimal digunakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, dapat dihibahkan untuk masyarakat yang secara rutin memonitor kondisi ekologis disekitar Gunung Anak Krakatau.

Hal ini disampaikannya ketika menyoroti tentang aktivitas elemen pegiat lingkungan beserta masyarakat setempat yang rutin mengontrol kondisi ekologis kawasan Gunung Anak Krakatau yang tidak didukung dengan perlengkapan dan fasilitas yang memadai.

“Teringat 2015 yang lalu ada anggaran kapal motor. Jika kapal itu sudah tidak digunakan dan jd asset OPD terkait yang terbengkalai, alangkah baiknya dihibahkan untuk masyarakat dan elemen pegiat lingkungan disana untuk mensupport sekaligus dukungan dan kekuatan moral untuk menjaga GAK. Dari pada tugas mulia mereka menjaga kondisi ekologis GAK namun tidak didukung dengan perlengkapan dan alat transportasi (kapal) yang memadai,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS.

BACA  Ulster Sendiri

Sebelumnya, salah satu perwakilan dari elemen pegiat lingkungan menyampaikan kondisi ekologis disekitar Gunung Anak Krakatau, yang selalu dikontrol mereka dengan peralatan yang seadanya.

“Kami selalu mengontrol langsung kondisi ekologis disekitar Gunung Anak Krakatau, meski dengan peralatan dan kapal seadanya” kata perwakilan dari elemen pegiat lingkungan.

Selain usulan mengenai hibah kapal, sebelumnya berkembang pula usul tentang perlunya kelompok kerja di DPRD Lampung yang mengawal laporan masyarakat tentang aktivitas penambangan pasir yang dianggap merugikan masyarakat, sebelum ada kesiapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Usul tentang pentingnya Pokja disampaikan oleh Mardani Umar, kolega Ade Utami Ibnu di Fraksi PKS.

“Pak Ketua, mohon izin sampaikan usulan. Karena kita masih belum siap Alat Kelengkapan Dewan (AKD), maka kami mengusulkan dibentuk Pokja yang berisi perwakilan Anggota DPRD dari masing-masing Partai,” kata Mardani

BACA  Antoni Imam Daftar Balonbup di Penjaringan PDIP Lamsel, Malam Ini Kembalikan Berkas

Selain itu, terkait segala aktivitas di kawasan pesisir ,Mardani Umar juga mengingatkan bahwa pentingnya semua pihak berpedoman terhadap aturan perundangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

“Pasal 35, di UU 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana di rubah dengan UU Nomor 1/ 2014. terdapat larangan penambangan pasir tertuang dalam Bab V, Bagian 6 Pasal 35 poin (i). Pada pasal 35 poin (i) disebutkan larangan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan dan atau kerugian masyarakat sekitarnya. Artinya jika aktivitas penambangan pasir jangan sampai merusak ekologis, sosial dan budaya,”kata Mardani.(rci/rci)

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini