radarcom.id – Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilihan Rektor Kredibel (AMPPRoK) Universitas Lampung (Unila) menyerahkan berkas hasil diskusi seluruh mahasiswa Universitas Lampung kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Jumat (30/08/2019).
Hal tersebut bentuk pernyataan sikap AMPPRoK dalam mengawal Pemilihan Rektor Unila tahun 2019 agar terciptanya pemilihan rektor yang kredibel, transparan serta tidak ada intervensi dari partai politik, ormas, pemodal dan pihak-pihak lain diluar Unila.
Jenderal Aliansi Wisnu mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal pemilihan Rektor Unila dan berharap Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingga (Menristekdikti) untuk memilih secara obyektif berdasarkan rekam jejak, visi-misi serta program kerja calon rektor yang mempunyai progres untuk Unila yang lebih baik kedepannya.
“Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilihan Rektor Kredibel (AMPPRoK) meminta Menristekdikti untuk melihat calon rektor yang mempunyai progres untuk memajukan Unila dan tidak terindikasi terlibat proses hukum sehingga dapat membawa Unila ke arah yang lebih baik serta dapat mengangkat kembali peringkat Unila menjadi sepuluh besar Universitas di Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya AMPPRoK telah melakukan diskusi pada (23/08/2019) lalu dan menghasilkan beberapa tuntutan yang harus diselesaikan oleh panitia pemilihan Rektor dan Rektor terpilih nanti, diantaranya:
Masalah yang disoroti antara lain Kinerja Universitas Lampung, Panitia Pemilihan Rektor Unila dan calon rektor.
Sub pembahasan yakni Kinerja Universitas Lampung, peringkat universitas menurun dari 18 menjadi 46 menurut Mendristekdikti.
Sedangkan terkait pelayanan meliputi validasi UKT masih manual, mengumpulkan seluruh slip UKT untuk wisuda, TOEFL (Server sering down), Kurangnya armada bus.
Juga soal transparansi dana kemahasiswaan, fasilitas fakultas yang buruk (ruang praktek dan ruang kuliah yang kurang memadai).
Terkait belum terbaginya almamater ke seluruh mahasiswa baru saat PKKMB 2019, dan ada banyaknya kemoloran jadwal seperti pengisian KRS dan nilai.
Pembangunan embung yang tidak efektif dan dicekamnya kegiatan aktivitas mahasiswa. Keluhan perkaderan HMJ karena sulitnya mengumpulkan dan mempersatukan mahasiswa baru.
Meninggalkan STNK motor untuk proses pelayan birokrasi. Ketidakkondusifan peraturan akademik berefek pada nilai akademis. Pengelolaan keuangan yang tidak efektif seperti pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran. Dan lembaga pengembangan dan riset yang kurang maksimal mengakibatkan penurunan peringkat unila. Serta pemeliharaan fasilitas publik di dalam kampus yang buruk.
Terkait Panitia Pemilihan Rektor Unila,
Kurang dilibatkannya mahasiswa terhadap kontestasi yang sedang berlangsung.
Debat terbuka dan penyampaian visi misi dihadapan seluruh civitas akademika Unila.
Melibatkan KPK dan PPATK dalam proses pemilihan ini agar calon yang dihasilkan benar-benar bersih dari indikasi berpotensi masalah hukum.
Sedangkan untuk calon rektor harus bersih dari KKN. Bersih dari indikasi potensi masalah hukum, memiliki tekad untuk meningkatkan sumber daya mahasiswa bukan hanya dibidang akademik tapi juga organisatoris.
Dalam waktu 1 tahun mampu meningkatkan fasilitas yang berkualitas untuk semua fakultas. Tidak terlibat politik praktis
Dalam waktu 6 bulan kerja rektor terpilih mampu meningkatkan kualitas sistem pelayanan umum akademik.
Dalam waktu 6 bulan rektor terpilih mampu menyalesaikan masalah intervensi birokrat kampus terhadap organisasi mahasiswa dan memberikan ruang yang sebebas-bebasnya bagi mahasiswa untuk berkarya.
“Dalam masa periode kepemipinan rektor terpilih bersedia memberikan transparansi laporan keuangan setiap tahunnya
Dalam periode kepemimpinan yang akan datang mampu menjadikan Unila sebagai Top Ten University versi Mendristekdikti
Menjalankan visi dan misi yang sudah disosialisasikan dengan serius,” pungkasnya. (rci/rci)
