Berita Utama Korupsi, Kekuasan Tak Terkontrol dan Solusinya

Korupsi, Kekuasan Tak Terkontrol dan Solusinya

Grafis: radarcom.id
Grafis: radarcom.id

radarcom.id – Pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan besar kita bersama. Berdasarkan data Transparency International Indonesia merilis Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2018. Tahun ini IPK Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara. Skor IPK Indonesia tahun 2018 adalah 38, setelah 2016, 2017 skor IPK 37. [Tempo.co/30/1/2019).

radarcom.id mewawancarai Akademisi Universitas Lampung Dr. Syarief Makhya, M.Si. Menurut Syarif, problem yang kita hadapi saat ini terkait masih tingginya korupsi di negeri ini adalah kekuasan tak bisa dikontrol.

“Kita bicara korupsi saat ini. Problem kita adalah kekuasan yang tak bisa dikontrol. Baik itu oleh DPRD maupun kekuatan masyarakat dan media massa,” tegas Syarif saat berbincang dengan radarcom.id, Rabu (3/7/2019).

BACA  Sinergi Mabes TNI AD, Pemkab Lampura dan Kemenpora RI Pada Acara TMMD

Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita bersama adalah bagaimana agar kekuasan bisa dikontrol. Menurut Syarif, instrument-nya sebenarnya sudah ada. Yakni dalam bentuk transparansi, good governance dan sebagainya.

“Tetapi hal itu ternyata masih bisa diakali dan kemudian masuk dalam ruang yang sangat tertutup. Sulit dibuka aksesnya. Sehingga terjadi ada ruang dalam hal penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah,” terangnya.

Dekan FISIP Universitas Lampung itu meneruskan, oleh karena itu system yang ada saat ini harus dikoreksi. “Dengan cara apa? Yakni harus ada kesadaran korektif kembali dari media massa, kekuatan masyarakat dan para aktivis untuk membongkar sistem yang tertutup itu,” tegasnya.

BACA  Wisuda 77 Santri Rumah Tahfizh ABA 1 Berlangsung Khidmat

Peran Media Massa Penting

Syarif menegaskan peran media massa penting dalam hal ini. Cuma, sekarang peran media harus dikembalikan lagi pada spirit mengontrol, bukan memprovokasi atau menyebarkan berita hoax.

“Yang terjadi kan sekarang itu. Esensi kontrolnya menjadi hilang karena yang tersebar itu adalah hoax, fitnah dan provokasi. Sehingga itu tidak punya dampak apa-apa. Akibatnya informasi menjadi kehilangan kepercayaan,” pungkasnya.

Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi menurut Syarif juga menjadi bagian hal yang penting. Syarif tak mengesampingkan langkah penindakan korupsi adalah hal penting sebagai sikap yang tegas dari pemerintah atas perbuatan prilaku korup di Indonesia.

BACA  Sah, Mendagri Tunjuk Zaiful Jadi Bupati Lampung Timur

“Dimensi pencegahan itu saat ini relative kurang menonjol. Padahal itu bagian dari kepentingan jangka panjang untuk memberikan edukasi. Bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa terhindar dari praktik-praktik buruk korup yang dibangun secara sistemik,” tandasnya.

Selain itu, soal korupsi di korporasi. Syarif menyatakan bahwa meskipun pemberantasan korupsi di korporasi tidak mudah, tetap harus dilakukan.

“Korporasi itu juga bagian dari masalah yang serius yang harus dikembangkan pada tatanan, sistem yang tidak tercakup dalam praktik korup,” pungkasnya. (rci/rci)

 

Tinggalkan Komentar

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini