Seknas Jokowi dan MAPPAN Bantu Masyarakat 12 Desa Peroleh Sertipikat Tanah

  • Whatsapp
Foto Istimewa

radarcom.id – Seknas Jokowi dan MAPPAN mendampingi 12 Kepala Desa Binaannya di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, memenuhi undangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (10/4).

Kedatangan Seknas Jokowi yang diwakili Dedy Mawardi (Sekjen DPN Seknas Jokowi) dan Siti Noor Laila (Ketua DPW Seknas Jokowi Lampung) yang juga caleg DPRRI Dapil Lampung 1 dari PDI Perjuangan Nomor Urut 3,  MAPPAN yang diwakili Carkaya bersama 12 Kepala Desa.

“Hal itu terkait rapat pembahasan untuk mencari penyelesaian status penguasaan tanah 12  Desa dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Register 40 Gedong Wani,” kata Siti Noor Laila dalam keterangan pers tertulisnya.

Foto Istimewa

Ke-12 Desa Binaan Seknas Jokowi tersebut adalah Desa Sinar Rejeki Kecamatan Jati Agung, Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung, Desa Sido Harjo Kecamatan Jati Agung, Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung, Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung, Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung, Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung Bintang, Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang, dan Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang.

Kementerian LHK diwakili Muhammad Said (Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat), Miller Panjaitan (Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen PKTL), dan Sukardi (Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL), menerima Seknas Jokowi, MAPPAN dan 12 Kepala Desa di Ruang Rapat Rimbawan 3, Kementerian LHK. Dalam rapat tersebut, 12 Kepala Desa menginginkan kepastian hukum atas tanah yang sudah puluhan tahun didiami oleh masyarakatnya.

Ke-12 Kepala Desa, juga menyampaikan bahwa Desa mereka merupakan Desa Difinitif berdasarkan SK Gubernur. Masyarakat 12 desa juga menginginkan Sertipikat (SHM),  seperti yang sudah dibagi-bagikan Presiden Jokowi di berbagai daerah.

Bahwa terhadap permintaan 12 Kepala Desa, Kementerian LHK akan melakukan tindak lanjut berupa:

1. Status areal yang dimintakan klarifikasi kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung seluas 35.227,62 Ha terdiri dari:
a. Areal Penggunaan Lain/ di luar kawasan hutan seluas 35.022,05 Ha.
b. Kawasan Hutan Produksi seluas 255,57 Ha
2. Untuk mendapat kepastian batas kawasan hutan sebagai dasar penentuan status 12 desa di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung perlu dilakukan kegiatan rekonstruksi batas di lapangan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
3. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas di lapangan, para Kepala Desa Menyatakan siap memberi dukungan kepada  petugas yang akan melaksanakan kegiatan rekonstruksi.
4. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas tersebut, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan akan menyampaikan surat kepada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk memprioritaskan pelaksanaan rekonstruksi batas dimaksud.
5. Masyarakat agar menyiapkan dokumen riwayat/kronologis penguasaan lahan sebagai bahan pertimbangan guna kelancaran proses penyelesaian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

“Terhadap hasil rapat dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian LHK di atas, Asep Sudarmansyah (Kepala Desa Sumber Jaya Kecamatan Jati Agung), menyatakan bahwa dari hasil pertemuan dengan Tim LHK kami mendapatkan titik cerah. Hasil rapat dan tindak lanjut yang akan dilakukan merupakan suatu langkah maju dalam penyelesaian status tanah 12 desa yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. Kami juga berharap Pak Jokowi dapat mendengarkan aspirasi kami 12 desa, sehingga kami juga bisa mendapatkan Setipikat Tanah,” pungkasnya. (rls/Iis)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *