Rupiah Melemah, Efek Inkonsistensi Pemerintah Terhadap Nawa Cita

Oleh: Muhammad Fauzul Adzim 

(Presiden Mahasiswa Universitas Lampung 2018)

Bacaan Lainnya
banner 728x250

Dalam tulisan ini saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan sebuah negara akan berefek fatal terhadap rakyatnya.

Dalam negara demokrasi yang dibutuhkan oleh rakyat ialah kemampuan seorang pemimpin merealisasikan janji-janji di hadapan rakyatnya selama priode kepemimpinan. Dan ini mutlak harus dilakukan. Akan berefek terhadap kepercayaan masyarakat apalagi sampai pada tahap masyarakat merasa dibohongi, maka pemimpin dalam menjalankan sebuah pemerintahan akan kehilangan kewibawaan di mata rakyatnya. Dan hal ini sangat berbahaya.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Jokowi dan JK harusnya segera sadar dan kembali pada janji-janjinya yang tercantum jelas di dalam program nawa cita. Di dalam Nawa Cita dijelaskan sebuah konsepsi perjuangan pemerintahan kabinet kerja.

Sebelum terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla telah membuat dan merancang sembilan agenda prioritas kabinet kerja. Sembilan program prioritas tersebut dinamai dengan Nawa Cita. Nawa Cita dengan harapan sebagai penerus perjuangan proklamator bangsa kita yaitu Ir. Soekarno yang menggaung-gaungkan sebuah cita-cita yang disebut dengan Trisakti. Yakni Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Program Nawa Cita tersebut, setidaknya ada tiga yang masuk dalam sektor ekonomi. Yakni program membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. (alinea.id)

Program nawa cita ini menginginkan perekonomian bangsa mampu berdaulat. Namun, ekspektasi tidak sesuai dengan realita di lapangan, bukan soal ketidakmampuan SDA dan SDM Indonesia. Tapi ketidakmampuan pemerintah konsisten terhadap program prioritasnya yang mengakibatkan dewasa ini rupiah mata uang Indonesia yang kita sama-sama cintai anjlok harganya di mata dollar. Data menunjukan berdasarkan Blomberg harga rupiah di depan dollar ialah Rp. 14.933/dollar AS dan berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) yaitu 14.927/dollar AS. Harga rupiah yang anjlok di mata dollar ini adalah keterpurukan yang terparah kedua setelah orde baru 1998 yang rupiah mencapai harga 16.800/dollar AS (www.merdeka.com).

Kemandirian ekonomi negara Indonesia yang digaung-gaungkan dalam program prioritas kabinet kerja tidak konsisten dijalankan. Ini berefek kepada hutang pemerintah yang akan terus mengalami kenaikan, beban fiskal/APBN pun akan naik, harga-harga produk pun ikut naik, beberapa bahan baku akan naik, pengusaha indonesia di bidang wisata akan mengalami kesulitan mengkondisikan harga, dan disinilah kegagalan pemerintan mendaulatakan perekonomian bangsa kita.

Dewasa ini, pemerintah sedang kalut dengan proyek-proyek yang menggiurkan secara politis namun jauh dari nilai-nilai nawacitanya yang dalam tujuannya akan menghasilkan kemandirian ekonomi. Pemerintah sedang kalut dengan proyek infrastruktur yang berlebih, tanpa melihat kemampuan dan stamina yang dimiliki.
Pertama, soal Impor Bahan Baku. Badan Pusat Statsitik (BPS) Mencata impor bahan baku/penolong di juli 2017 meningkat 40,79% atau menjadi US$10,43 Miliar di bandingkan bulan sebelumnya. Tingginya impor juga terjadi pada mesin-mesin/pesawat mekanik dengan nilai US$11,62 Miliar dan mesin/peralatan listrik yang nilainya US$9,54 Miliar. Begitu banyaknya impor yang dilakukan untuk meneruskan proyek infrastruktur.

Kedua, soal hutang pemerintah pada asing dalam proyek infrastruktur, utang pemerintah per februari 2018 tercatat sebesar Rp. 4.034,8 Triliun atau meningkat 13,46% jika dibandingkan dengan priode yang sama di tahun 2017. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,24% (detikfinance).

Proyek infrastruktur secara politis akan menunjukan progresiftas pembangunan, tapi secara keberpihakan tidak ada pada posisi perjuangan memandirikan ekonomi bangsa, dengan hutang dan bahan baku impor serta para investor yang tidak menukarkan uang dollarnya menjadi rupiah, mengakibatkan dollar semakin tinggi dan rupiah semakin melemah.

Hemat saya, pemerintah bisa menjadwalkan ulang proyek infrastruktur dan kembali membangun perekonomian masyarakat melalui ekonomi kerakyatan dan menciptakan kepercayadirain ekonomi bangsa dan menajuhi bangsa dari semangat berhutang.

Efek dari pembangunan infrastruktur ini ialah banyaknya impor bahan baku dan hutang negara serta investasi dollar di negara ini semakin tinggi, sehingga mengakibatkan posisi rupiah di hadapan dollar semakin lemah, di tambah lagi banyaknya produk impor dan tidak kuatnya ekonomi domestik serta ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia, pemerintah sekarang cenderung mesra dengan investor asing di bandingkan dengan rakyatnya, di tambah lagi Luhut Binsar Panjaitan Menko Maritim, mempromosikan 15 Proyek Indonesia kepada asing (Kompas), sehingga jelaslah bahwa semangat memandirikan perekonomian bangsa jauh dalam priode pemerintahan ini.

Inkonsistensi pemerintah sangat jelas terlihat, sangat terang benderang, tak perlu kita sinari, semua terlihat mencuat di tataran masyarakat, mulai harga tempe, tahu dan harga-harga sembako lainnya, hingga harga emas mengalami kenaikan di beberapa daerah di Indonesia, ini semua akibat rupiah melemah, mengakibatkan rakyat resah terhadap kondisi ekonomi bangsa ini. Pemerintah harus kembali pada jalan yang benar, jalan yang telah dijanjikan dalam nawacitanya, jangan terlalu jauh pergi dan terlalu mesra dengan invostor asing sehingga rakyat merasa diselingkuhi. Inkonsistensi terhadap nawa cita adalah cara mencintai yang salah seorang ksatria terhadap wanita pujaannya.

“Memimpin itu persis seperti kita mencintai seorang gadis, bukan kata-kata manis yang ia butuhkan, tapi selalu adanya kita, diantara hidupnya. Begitupun memimpin bukan soal citra yang baik di hadapan rakyat, tapi selalu adanya pemimpin di tengah-tengan persoalan rakyat.”

Muhammad Fauzul Adzim. (*)

banner 728x250

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *