Sarana Pendidikan Lapas Gunungsugih Masih Minim

  • Whatsapp
Kunjungan SNPF Lamteng ke Lapas Gunungsugih, Selasa (28/8). Foto Istimewa

radarcom.id – Kegiatan belajar mengajar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Gunungsugih Lampung Tengah hingga kini masih minim. Meski begitu, Kejar paket A, B, dan C yang telah berjalan lebih dari setahun, cukup berjalan dengan baik pelaksanaannya. Bahkan saat ini narapidana yang mengikuti program paket A sebanyak 27 orang, paket B 21 orang, dan paket C sebanyak 17 orang.

Semangat belajar ini tentunya sejalan dengan apa yang disampaikan Bung Hatta bahwa “Aku rela dipenjara, asalkan bersama buku. Karena dengan buku aku bebas.”

Bacaan Lainnya
banner 728x250

Namun dalam perjalanan tentunya masih ditemukan beberapa kendala, terutama menyangkut honor tenaga pengajar yang didatangkan dari SPNF Lampung Tengah dan sarana pendidikannya.

Kepala Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar Lapas Gunungsugih, Joko Irianto pun turun langsung menyambangi Lapas dan diterima oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih di ruang kerja, Selasa, (28/8).

“Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Lapas Gunungsugih sudah berjalan dengan sangat lancar, dan dukungan dari seluruh pegawai dan narapidana sungguh luar biasa. Namun terkait honor pengajar dan sarana prasarana pendidikan dari Dinas Pendidikan Pemkab Lampung Tengah mengalami kendala terkait adanya peraturan yang baru,” ujar Joko, Selasa.

Joko berharap agar Kalapas mendorong permasalahan ini agar bisa disampaikan ke Wakil Bupati Loekman Djoyosoemarto.

“Saya harap Pak Syarpani agar menyampaikan ini ke Pak Bupati Lampung Tengah. Agar sarana prasarana pendidikan dapat terpenuhi,” lanjut Joko.

Sementara itu,  Syarpani mengapresiasi apa yang telah dilakukan SPNF untuk memajukan tingkat pendidikan warga binaan, serta berjanji untuk menyampaikan kendala tersebut kepada Bupati Lamteng.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Joko dan jajaran atas apa yang telah berjalan selama ini. Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan untuk membahas hal ini,” tutup Syarpani. (dit/rci)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *