Hilangnya Wibawa Negara: Antara Negara dan Gerakan Media

  • Whatsapp

Oleh: Muhammad Fauzul Adzim (Presiden Mahasiswa Universitas Lampung)

Saya berani menyampaikan pada publik bahwa negara kini mengalami kegagalan dalam wibawa dan mengalami disfungsi yang sangat akut.

Bacaan Lainnya

Publik harus tau bahwa kehadiran negara di tangah-tengah warganya seperti hadirnya bapak di antara keluarga. Ia bukan hanya berkewajiban membangun rumah, menumpuk-numpuk harta dengan cara hutang, menghias rumah agar nampak indah, membuat kondisi agar nampak citra keluarga harmonis.

Bukan hanya itu. Bapak harus hadir sebagai fasilitator kehidupan dan yang lebih fundamental ialah menciptakan rasa aman, nyaman, tentram dan menciptakan keteladaan. Itu semua diwujudkan ketika ada pendekatan negara terhadap rakyatnya dalam bentuk perhatian yang utuh, bukan perhatian karena viral dengan wajah elektabilitas. Namun, perhatian yang seutuhnya, melihat sejengkal demi jengkal, sudut demi sudut, belanja masalah dari setiap pelosok negeri dan mencari solusi dalam sebuah sistem dan kerja-kerja berpihak pada warga negaranya.

Kini, saya melihat pemerintah membuat negara ini semakin tak berwibawa, ada bukan karena perhatian yang utuh, tapi negara ada karena faktor elektabilitas dan ketidakinginan untuk di salahkan. Perhatian akan penuh dilontarkan ketika publik sudah melabeli bahwa berita itu “viral” dan akhirnya negara hadir seolah pahlawan dan super hero. Lalu kemana saja, negara jika hadir karena media? Lalu kemana pemerintah dan perangkat negaranya.

Wibawa negara di pemerintahan ini sangat terancam. Penyakit “genit” seolah penting dan menjawab era baru yang disebut era milineal, seakan membenarkan bahwa pemerintah harus “genit” seperti oknum pemain sinetron yang bersandiwara hanya berharap fans dan ketenaran.

Kini, negara mengalami disfungsi yang sangat parah, disfungsi ini terjadi karena pemerintah yang tidak mampu mengejewantahkan nilai-nilai bangsa itu sendiri. Terbukti dengan maraknya politik SARA, gerakan separatis, persekusi, penjualan aset bangsa dan tenaga kerja asing yang merajalela adalah wujud ketidakseriusan pemerintah menjaga nilai-nilai dan falsafah bangsa. Pancasila dan UUD tidak menjadi diskursus yang serius untuk diimplementasikan. Ini bahaya dan sangat berbahaya.

Momentum tahun politik di tahun 2019 harus menjadi momentum persatuan dan kompetisi gagasan serta solusi untuk meretas persoalan rakyat. Rakyat bukan hanya sebagai objek pencitraan atau elektabilitas. Dengan berbagai hastage yang di lontarkan mulai dari #2019GantiPresiden hingga #2019tetapjokowi. Semua dipertontonkan dikhallayak ramai melalui media publik dan televisi. Yang dipertontonkan ialah perpecahan, gesekan dan disintegrasi horizontal di tataran masyarakat. Ini mengakibatkan publik dipertontonkan syahwat politik bukan dipertunjukan gagasan dan solusi untuk kemajuan bangsa.

Saya memandang gerakan hastag yang digaung-gaungkan elit politk, baik kubu oposisi maupun penguasa. Harus merujuk pada konsepsi demokrasi dengan menitikberatkan kepada produk karya dan ide-ide besar masa depan negara Indonesia.

Bahkan negara tidak terlihat hadir sebagai nilai-nilainya, negara luput menciptakan narasi Pancasila dan UUD sebagai marwah tertinggi dalam politik dan demokrasi. Hilang dari perbincangan-perbincangan publik untuk menciptakan aspek politik dan demokrasi yang bernas penuh dengan nilai moral yang di harapkan. Pemerintah tidak mampu membawa negara ini pada kewibawaan Bhineka Tunggal Ika, seakan-akan politik identitas adalah jalan utama untuk menciptakan elektabilitas di hadapan publik.

Kasak-kusuk konflik yang terjadi di era ini adalah efek dari ketidakmampuan pemerintah membawa negara kita pada kondisi mentalitas dan semangat kerukunan bangsa dan negara. Tahun politik di jadikan sebagai tahun “berbalas pantun”, “Berantem”, “saling tinju” dan mengklaim sebagai “kampret”, “cebong” dan istilah-istalah di luar dari mentalitas dan wibawa yang begitu tinggi di negara yang besar yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan di momentum politik tahunan ini semua elit politik berbondong-bondong membuat timecyber, memperbanyak akun-akun pemenangan, hingga strategi media yang sangat canggih. Tak lain dan tak bukan dengan tujuan hanya untuk elektabilitas dan mendorong hadil survey serta menambah citra politik di hadapan publik.

Hingga semua di lupakan, integrasi horizontal, masuk kedalam persoalan-persoalan rakyat kecil, petani, buruh dan pekerja-pekerja indonesia yang terus menjerit kesulitan. Kita harus ingat dan sadar, bahwa UUD mengamanatkan tiga hal. Semangat keadilan sosial (Social Justice), semangat perdamaian (Eternal Peace), dan semangat kemerdekaan (Freedome) inilah yang harus jadi ruh semangat keberpihakan, tidak tunduk pada harapan palsu yaitu elektabikitas. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *